ut Poin Kritik RUU Permusikan dari Koalisi Nasional - Turi Production

Minggu, 03 Februari 2019

Poin Kritik RUU Permusikan dari Koalisi Nasional



Dua ratusan pegiat musik menolak Rancangan Undang-Undang atau RUU Permusikan. Mereka yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan ini menemukan 19 pasal yang ditengarai akan membatasi kebebasan berekspresi.

1. Pasal Karet

Di Pasal 5 RUU Permusikan disebutkan, seorang musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi. Cholil melihat rancangan pasal ini membuka ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai.

Selain itu, pasal ini bertolak belakang dengan semangat kebebasan berekspresi dalam berdemokrasi yang dijamin oleh konstitusi NKRI yaitu UUD 1945. Dalam konteks ini, penyusun RUU Permusikan telah menabrak logika dasar dan etika konstitusi dalam negara demokrasi.

2. Meminggirkan Musik Independen dan Berpihak pada Industri Besar

Musisi Jason Ranti mengatakan salah satu indikasi adalah adanya beleid yang mensyaratkan sertifikasi pekerja musik. Selain itu, Pasal 10 aturan ini juga mengatur distribusi musik yang malah mendukung industri besar. Karena tidak memberikan ruang kepada musisi untuk mendistribusikan karya secara mandiri.

Pasal ini sangat berpotensi meminggirkan musisi independen. Menurut Jason Ranti, pasal ini menegasikan praktek distribusi karya musik yang selama ini dilakukan oleh banyak musisi yang tidak tergabung dalam label atau distributor besar. “Ini kan curang,” kata Jason Ranti.

3. Memaksakan Kehendak dan Mendiskriminasi 

Salah satu beleid di dalam RUU Permusikan ini adalah adanya uji kompetensi dan sertifikasi bagi musisi. Komposer, Mondo Gascoro, mengatakan beberapa negara memang menerapkan uji kompetensi. “Namun, lembaga sertifikasi tidak memaksa pelaku musik, tetapi hanya pilihan," kata dia.

Selain itu, pasal-pasal terkait uji kompetensi ini berpotensi mendiskriminasi musisi
autodidak untuk tidak dapat melakukan pertunjukan musik jika tidak mengikuti uji
kompetensi.

4. Memuat Informasi Umum dan Mengatur Hal yang Tak Perlu

Beberapa Pasal memuat redaksional yang tidak jelas mengenai apa yang diatur dan siapa yang mengatur. Misalnya, Pasal 11 dan 15 hanya memuat informasi umum tentang cara mendistribusikan karya yang sudah diketahui dan banyak dipraktekkan oleh para pelaku musik serta bagaimana masyarakat menikmati sebuah karya. Kedua Pasal ini tidak memiliki bobot nilai yang lebih sebagai sebuah Pasal yang tertuang dalam peraturan setingkat Undang-undang.

Demikian pula dengan Pasal 13 tentang kewajiban menggunakan label berbahasa Indonesia. Wilayah karya musik merupakan karya seni. “Seni itu sendiri merupakan bahasa, sehingga penggunaan label berbahasa Indonesia pada karya seni seharusnya tidak perlu diatur” kata musisi, Puti Chitara.

Di dalam RUU Permusikan, Koalisi pun menemukan banyak pasal yang tak jelas. “Dengan kata lain, banyaknya pasal yang mengatur hal yang tidak perlu diatur ini menunjukkan bahwa RUU Permusikan ini tidak perlu,” kata Arian dari band Seringai.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

komentar